LensaKalbar – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Juli Suryadi menghadiri Forum Konsultasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), Kamis (16/5/2024).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kejari Mempawah, Lutfi Akbar di Aula Kejari Mempawah.
Pada kesempatan tersebut, Lufti Akbar mengatakan, Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik.
“FKP ini menjadi media informasi, diskusi, sekaligus evaluasi bagi penyelenggara pelayanan. Kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu kriteria menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2024, terutama untuk peningkatan pelayanan publik,” kata Lufti.
Selain itu, kata Lufti, penyelenggaraan FKP di lingkungan Pemkab Mempawah telah berjalan dengan baik, dan selanjutnya seluruh OPD dan UPP akan melangkah untuk menyelesaikan masalah pelayanan yang ada.
FKP ini, lanjutnya tidak hanya sebagai pelayanan, namun dapat menjadi media untuk menemukan dan mengembangkan ide-ide inovasi pelayanan publik.
“Untuk itu, kami mohon saran dan masukan agar FKP ini menjadi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Mempawah Juli Suryadi menyambut baik langkah-langkah yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi.
Lebih jauh, Juli mengungkapkan, FKP ini menjadi upaya kita kedepan dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Semoga dengan adanya FKP dan kerjasama ini dapat membawa Kejaksaan Negeri Mempawah meraih predikat WBK dan WBBM,” pungkas Pj Sekda Mempawah. (Dex)
