LensaKalbar – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan konsultasi publik penyusunan rencana aksi percepatan penghapuasan kemiskinan ekstrim Kabupaten Sintang tahun 2023-2026 di Aula Bappeda Kabupaten Sintang, Selasa (7/11/2023).
Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Sintang dan dihadiri Kepala OPD, Camat, perwakilan instansi vertikal, dan Non Government Organization.
Kurniawan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sintang menyampaikan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui rencana aksi kolaborasi di Kabupaten Sintang dihadapan peserta.
“Pemerintah pusat itu menargetkan agar 2024 sudah zero angka kemiskinan ekstrim, dan Kabupaten Sintang diberikan anggaran 5,3 miliar untuk menurunkan angka kemiskinaan ekstrim di Sintang ini. Maka kita menyusun rencana aksi ini bersama. Bagi kita, 0 % di 2024 itu tidak mungkin dan kita menargetkan 2026 baru bisa 0% angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang. Kita merencanakan untuk meningkatkan pendapatan mereka supaya tidak mengalami kemiskinan ekstrim lagi,” ungkap Kurniawan.
Angka kemiskinan ektrim di Kalbar ini, kata Kurniawan, Ketapang paling banyak, dan Sintang nomor dua, itu kata BPS.
“Di Sintang ada 2,16% atau 9.288 jiwa. Dari jumlah itu, tahun 2024 kita menargetkan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim 1,04% atau 5.070 jiwa. Tahun 2025 kita targetkan menurunkan 0,54% atau 2. 150 jiwa sehingga 2026 sudah 0% orang Kabupaten Sintang yang mengalami kemiskinan ekstrim,” beber Kurniawan.
Untuk bisa mencapai itu, kata Kuniawan, pihaknya sudah menyusun 4 kluster rencana aksi yakni kluster lokasi ada 12 program, sarana dan prasarana ada 9 program, komoditi ada 6 program dan perlindungan sosial ada 6 program. Sehingga dari 4 kluster ini, kami sudah siapkan 33 program. Dan dalam 33 program ini, ada yang dilakukan Pemkab Sintang, dunia usaha, NGO dan perguruan tinggi.
“Data orang miskin yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrim sudah ada, bahkan by name by address. Dan data itu dari pemerintah pusat. Dengan data ini, hingga 2026 nanti kami akan melibatkan 50 penyuluh, membentuk 150 kelompok tani, 100 kelompok pembudidaya ikan, gratis pelayanan akta dan dokumen lain, memberikan jaminan sosial dan kesehatan, membangun sarana dan prasarana di kantong kemiskinan ekstrim dan membangun rumah layak huni,” pungkas Kurniawan. (RILIS KOMINFO SINTANG/LK1)
