LensaKalbar – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 ditunda. Lantaran adanya peraturan baru dari pemerintah pusat yang menetapkan petunjuk dan prosedur khusus dalam penyusunan anggaran.
“Sebetulnya 31 Oktober kita melakukan paripurna, tapi karena ada aturan baru maka sidang kami tunda,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny.
Menurut Florensius Ronny, pemerintah pusat menerbitkan aturan untuk memastikan konsistensi dan transparansi nasional dalam program pembangunan.
“Artinya, sidang paripurna yang seharusnya berlangsung pada 31 Oktober lalu harus menyesuaikan dengan aturan-aturan baru dari pemerintah pusat, termasuk regulasi terkait dengan APBD 2024. Untuk itu, jadwal sidang kami mundur hingga 8 November ini,” ungkap Florensius Ronny.
Meski terjadi penundaan, Florensius Ronny menegaskan bahwa proses teknis untuk menjalankan sidang paripurna tetap berjalan, dan pihak pemerintah sedang mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebelum sidang dimulai.
“Reses ke-3 direncanakan sebelum Natal, menambah dimensi keterpaduan jadwal dalam konteks pembahasan anggaran,” kata Florensius Ronny.
Pentingnya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kata Florensius Ronny, melalui surat edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima oleh pihak DPRD Sintang. .
“Surat edaran tersebut menekankan kewajiban seluruh daerah untuk menyesuaikan jadwal penyusunan dan pembahasan APBD sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” terang Florensius Ronny.
Dalam konteks ini, lanjut Florensius Ronny, penyesuaian jadwal di Sintang dianggap sebagai langkah proaktif untuk mendukung tujuan konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan program pembangunan.
Dengan adanya penundaan ini, diharapkannya bahwa sidang paripurna pada 8 November mendatang akan menjadi platform yang lebih matang untuk membahas dan menyetujui rancangan APBD tahun 2024, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (LK1)
