Bupati Erlina Komitmen Pemerintahannya Bersinergi dengan APH

  • Whatsapp
Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Hotel Aston Pontianak, Jumat (17/3/2023).

LensaKalbar – Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan antara Kemendagri, Kejaksaan RI serta Kepolisian RI yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Jumat (17/3/2023) di Hotel Aston Pontianak, dilakukan pula Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Bupati Mempawah, Hj Erlina hadir pada kesempatan tersebut berkomitmen terhadap upaya membangun koordinasi serta sinergi bersama APIP, APH serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan APBD yang lebih baik.

Oleh karena itu, Bupati Erlina optimis dengan penandatanganan yang sebelumnya telah dilaksanakan di tahun 2018 untuk diperbaharui kembali 5 tahun berikutnya ini, akan semakin lebih jelas terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik.

“Koordinasi dan komunikasi antara APIP dan APH harus berjalan dengan baik. Azas kemanfaatan juga harus dikedepankan, jika memang harus dilimpahkan ke kejaksaan, silahkan!” tegas Gubernur.

Selain APH yang diminta Gubernur untuk objektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, dirinya juga meminta pelaksanaan kewenangan APIP harus ada batas waktu, sehingga mekanisme penyidikan dapat lebih jelas, tegas dan terarah. (Dex)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *