LensaKalbar – Stunting masih menjadi tantangan pemerintah karena target angka prevalansi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 14 persen di tahun 2024.
Guna menekan angka stunting pada tiap provinsi hingga daerah, pemerintah melalukan berbagai langkah konkret. Tak terkecuali di Kabupaten Sintang.
Dimana, Pemerintah Kabupaten Sintang hingga saat ini terus berkomitmen dan bertekad menekan angka stunting. Berbagai langkah pun telah diambil, agar masalah stunting dapat diatasi dan ditekan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah setempat mensiasasitinya dengan gencar melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait dengan dampak dan penyebab stunting. Selain itu, pemerintah juga mendorong agar tiap desa dapat mendeklarasikan diri sebagai desa Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.
Upaya tersebut dinilai dapat membantu menekan angka prevalansi stunting di daerah ini.
Perihal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah ketika menghadiri dan membuka kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Langsung Perekaman KTP Elektronik dan Pelayanan Kartu Keluarga di Desa Emparu Baru, Kecamatan Dedai, Rabu (8/3/2023).
“Saya juga mendorong agar tiap desa bisa melakukan deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan guna menekan angka stunting di Kabupaten Sintang,” pinta Sekda Yosepha.
Persoalan stunting, kata Sekda Yosepha, tak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun menjadi tanggungjawab bersama. Olehkarenanya, dia menyarankan agar semua pihak yang terlibat dalam percepan penurunan angka stunting dapat saling bersinergi, termasuk masyarakat juga.
“Stunting menjadi tanggungjawab kita bersama. Makanya, saya harap berbagai langkah dan upaya kita dalam menekan angka stunting ini dapat dilakukan secara bersama-sama, sehingga apa yang menjadi tujuan kita ini dapat terwujud,” pungkas Sekda Yosepha. (Dex)
