Sinergitas dan Komitmen Bersama Mampu Atasi Permukiman Kumuh

  • Whatsapp
Sekertaris Daerah (Sekda) Sintang, Yosepha Hasnah ketika menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang di Aula Bappeda Sintang, Senin (8/8/2022).

LensaKalbar – Permasalahan permukiman kumuh sudah menjadi polemik yang harus dihadapi oleh hampir semua kabupaten/kota di Indonesia. Laju penduduk yang sangat pesat merupakan penyebab utama terjadinya pertumbuhan permukiman, dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, maka terjadi permukiman kumuh.

Sebagian besar penghuni permukiman kumuh memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Rendahnya pendapatan akibat dari semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat meningkatnya masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan menjadikan semakin sulitnya untuk menyediakan permukiman layak dihuni untuk mereka sendiri.

Bagi mereka masyarakat miskin yang memiliki pendapatan yang rendah, mereka tidak mampu mengeluarkan biaya pemeliharaan lingkungan pemukiman yang layak dihuni. Jika hal ini terus terjadi maka akan terus bertumbuh lingkungan permukiman yang kumuh.

Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalah ini. Misalnya, di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Lantaran kabupaten yang berjuluk “Bumi Senentang” ini terdapat 71 lokasi permukiman kumuh dengan luas 1.645 hektar.

“Itu lumayan luas. Ini harus kita diskusikan, carikan solusi untuk menyelesaikannya,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Sintang, Yosepha Hasnah ketika menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang di Aula Bappeda Sintang, Senin (8/8/2022).

Sekda Sintang ini, menyarankan agar pemerintah desa juga lebih ikut berperan aktif untuk mengatasi masalah permukiman kumuh tersebut. Sebab dirinya menilai permukiman yang kumuh mengakibatkan dampak-dampak negatif, memiliki risiko terjadinya kebakaran, banjir, dan banyak penyakit karena lingkungan yang kumuh.

“Saya rasa pemerintah desa bisa membuat anggaran di APBDes untuk kegiatan sanitasi, sehingga fasilitas air bersih dan kebersihan lingkungan pemukiman tersedia di tiap desa,” kata Sekda Yosepha menyarankan.

Sekda Yosepha berpendapat, dengan adanya Pokja PKP dan Forum PKP ini, diharapkan mampu menekan kawasan pemukiman kumuh, sanitasi dan stunting.

“Tentunya ini semakin sinkron dan sinergi. Untuk itu, saya harap OPD harus saling berkolaborasi dengan NGO dan Akademisi untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh, sanitasi dan stunting,” tegas Sekda Yosepha.

Kendati kata Sekda Yosepha, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang merupakan hal yang baru. Namun, diyakininya mampu mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi kabupaten ini.

“Intinya, harus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar OPD dan anggota Forum PKP organisasi diluar pemerintahan. Bila itu berjalan dengan baik, maka upaya pemerintah dan semua pihak yang terlibat dapat mengatasi masalah pemukiman kumuh, sanitasi dan stunting di kabupaten ini,” pungkas Sekda Yosepha. (Dex)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *