Beranda Parlemen Infrastruktur Perbatasan Sintang Butuh Sentuhan Pempus

Infrastruktur Perbatasan Sintang Butuh Sentuhan Pempus

Florensius Ronny, Ketua DPRD Sintang

LensaKalbar – Kabupaten Sintang, satu di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). Kabupaten ini memiliki luas kurang lebih dengan luasnya Provinsi Jawa Barat.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sintang masih jauh tertinggal. Sebab infrastruktur jalan dan jembatannya masih mengalami kerusakan berat, sehingga perlu perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah pusat (Pempus).

Contoh di Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu. Kedua kecamatan ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia,red). Infrastruktur jalannya dalam kondisi rusak berat.

“Kondisi jalan wilayah perbatasan kita masih sangat-sangat parah atau rusak berat,” beber Florensius Ronny, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang ketika menjadi nara sumber dialog Forum Kalbar dengan tema “Infrastruktur Sintang Masih Tertinggal” di TVRI Kalbar, Selasa (21/6/2022) lalu.

Bayangkan kata Florensius Ronny, panjang ruas jalan dari Kota Sintang untuk sampai ke Kecamatan Ketungau Hulu kurang lebih 160 Kilometer (Km). “Pastinya tidak dalam kondisi teraspal, tapi masih tanah,” ucap Ketua Dewan Sintang ini.

Olehkarenanya, Florensius Ronny berharap kepada pemerintah pusat (Pempus) melalui Kementerian PUPR agar memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan kabupaten ini.

“Kita harap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat membangun ruas jalan ini, karena kondisinya benar-benar rusak berat dan butuh perhatian serius dari semua pihak yang ada di pemerintah pusat,” harap Florensius Ronny.

APBD Sintang, lanjut Ronny, tidak akan mampu menyentuh dan mengatasi persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan itu. Sebab dengan kondisi postur APBD minim saat ini pemerintah daerah telah mengambil langkah strategis dalam melakukan perencanaan pembangunan di kabupaten ini, terutama menentukan titik pembangunan dengan melihat skala prioritas.

“Karena wilayah kita luas, sehingga harus dilakukan pembangunan dengan skala prioritas dan merata di 14 kecamatan. Kita juga berharap pemerintah pusat dapat melanjutkan kembali pembangunan jalan paralel perbatasan, karena jalur itu merupakan akses utama menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kecamatan Ketungau Hulu,” pungkas Florensius Ronny, wakil rakyat dari Dapil Kelam Permai-Dedai-Sungai Tebelian ini. (Dex)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here