LensaKalbar – Kepala Desa (Kades) Ipoh Emang, Kecamatan Kayan Hilir, Viktorius Kamisius Yosi menepis pernyataan 6 perangkat desa terkait persoalan dana SILTAP yang tidak dibayarkan hingga saat ini dengan alasan politik pasca pemilihan kepala desa.
“Bukan politik!,” tegasnya ketika ditemui sejumlah awak media, Rabu (8/6/2022).
Dia menjelaskan bahwa alasannya tidak mengeluarkan dana SILTAP untuk ke 6 perangkat desanya, lantaran soal keaktifan dan kedisiplinan sebagai perangkat desa.
“Jadi, tidak benar kalau SILTAP ini karena persoalan politik pasca pilkades lalu. Tapi karena keaktifan dan kedisiplinan 6 perangkat desa itu sendiri,” tegas Kades Ipoh Emang ini.
Ke 6 perangkat desa itu, ungkap Viktorius, sudah tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai peragkat desa. Sebab terhitung sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini mereka sudah jarang aktif masuk kantor.
Bahkan, sambung Viktorius, sebelum SP 1,2,dan 3 dilayangkan, dirinya selaku kepala desa telah memberikan dua kali teguran secara lisan, namun ke 6 perangkat desa ini tidak mengindahkannya.
“Makanya saya keluarkan SP 1 hingga 3. Setelah SP 1 dan 2 diberikan, mereka juga tetap tidak mengindahkannya dan tetap jarang masuk kantor. Nah, dari SP 2 itulah saya mulai tidak meyalurkan dana SILTAP mereka terhitung sejak Januari hingga Mei 2022,” jelasnya.
Viktorius memastikan akan meyalurkan dana SILTAP ke 6 perangkat desanya itu. Tapi dengan catatan mereka harus disiplin masuk kantor dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa.
“Saya akan salurkan ketika bukti mereka bekerja dilaporkan kepada saya tiap harinya. Tapi sampai hari ini belum ada,” bebernya.
Persoalan dana SILTAP ini telah dilakukan mediasi dari tingkat desa hingga kecamatan. Sayangnya tidak ada titik temu. Bahkan kata Viktorius, ada beberapa opsi ditawarkan pihak kecamatan, salah satunya adalah dana SILTAP mereka harus segera dibayarkan oleh kepala desa.Tapi mereka tidak mau menandatangani hasil mediasi ditingkat kecamatan tersebut.
“Nah, kemarin selasa kita juga ada mediasi di DPMPD Sintang, tapi tidak juga ada hasil dari mereka,” bebernya lagi.
Dengan adanya persoalan ini, tentu berdampak pada jalannya roda pemerintahan desa yang dipimpinnya. Terutama soal administrasi pemerintahan desa.
“Kalau untuk pelayanan publik tidak begitu berdampak besar, tetapi secara administrasi pemerintahan desa tentunya berpengruh, karena tupoksi mereka harus saya, sekdes, dan kepala wilayah yang tangani,” katanya.
Kendati demikian, Viktorius kembali menegaskan bahwa persoalan dana SILTAP di pemerintahannya tidak ada kaitannya dengan politik. Namun jelas ditundanya penyaluran SILTAP mereka karena soal keaktifan dan kedisiplin mereka itu sendiri.
“Dana SILTAP-nya ada kita simpan di kas desa. Tidak kita gelapkan maupun gunakan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya. (Dex)
