LensaKalbar – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa meminta agar data penerima bantuan sosial (Bansos) diperbaiki, sebab data yang ada saat ini banyak dianggap tidak akurat dan cenderung tidak tepat sasaran.
“Banyak permasalahan dan persoalan di dalam data penerima bantuan dari pemerintah, dan data itu harus dibenahi karena tidak update lagi, dan banyak data penerima seperti BLT juga tidak sinkron. Dampaknya masyarakat mengeluh karena banyak yang tidak dapat bantuan,” kata Santosa, Minggu (29/5/2022).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku bahwa telah menerima keluhan dari masyarakat ketika berkunjung di salah satu desa, Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu beberapa waktu lalu. Dimana warga yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Ini baru terjadi di daerah pemilihannya, kemungkinan besar juga terjadi di desa dan kecamatan lainnya.
Olehkarenanya, Santosa mengharapkan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui dinas terkaitnya segera mungkin melakukan pendataan ulang terhadap warga yang benar-benar tidak mampu.
“Kami berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten agar tidak ada warga yang terlewatkan, maka kami menyarankan agar dilakukan perbaikan data agar benar-benar valid dan harus sesuai kondisi di lapangan,” saran Santosa.
Dengan data yang tidak akurat itu, Santosa berpendapat, justru menimbulkan masalah dan persoalan baru di tengah masyarakat nantinya. Tentunya masalah itu juga menjadi penyebab kecemburuan sosial. Sebab mereka yang betul-betul miskin seharusnya jadi sasaran, justru tidak mendapatkan bantuan.
“Ini dapat menjadi pelajaran pemerintah daerah, agar menyiapkan data yang akurat dan tidak mengacu ke data-data lama, dan melakukan kembali pendataan melalui pihak RT, karena merekalah yang mengetahui keadaan dan kondisi warganya,” pungkas Santosa, wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu ini. (Dex)
