Jokowi Nilai DAS Kapuas Kritis

  • Whatsapp
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji terlihat serius berbincang dengan Presiden Joko Widodo di lokasi bekas pertambangan ilegal di Desa Kedabang, Kecamatan Sintang, Rabu (8/12/2021). FOTO IST

LensaKalbar – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Sintang, Rabu (8/12/2021) berjanji memperbaiki kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang kini dalam kondisi kritis.  Presiden mengatakan, banjir terjadi di Sintang dan sejumlah daerah lainnya di Kalbar karena kerusakan daerah tangkapan hujan yang sudah terjadi sejak lama.

Menurut Jokowi, kerusakan daerah tangkapan hujan merupakan masalah utama di daerah tersebut. Akibatnya, Sungai Kapuas meluber dan mengakibatkan banjir besar. Selain itu, ia mengatakan bahwa banjir terjadi akibat cuaca yang lebih ekstrem dari biasanya. “Itu karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun,” katanya.

Jokowi pun berjanji akan memperbaiki kerusakaan daerah tangkapan hujan tersebut. Perbaikan bakal dilakukan pada tahun depan dengan persemaian, penghijauan, dan perbaikan daerah resapan hujan. “Karena memang kerusakannya di situ,” ujar dia.

Kemarin, Jokowi bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di atas lahan bekas pertambangan ilegal di Desa Kedabang, Kecamatan Sintang. Penanaman pohon tersebut dalam rangka pemulihan lingkungan, khususnya di daerah tangkapan air (DTA) yang telah rusak.

Dalam kesempatan itu, Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar dan sejumlah menteri, menanam pohon Durian Serumbut, yakni pohon durian jenis lokal Kalimantan Barat.

Selain pohon durian, ada beberapa jenis pohon lainnya yang ditanam di areal bekas tambang itu. Di antaranya, pohon jambu, alpukat, pete, mangga dan lamtoro.

Teknik penanaman pohon di lahan bekas tambang tentu berbeda dengan penanaman pohon di lahan pada umumnya. Yakni, menggunakan media tanam kompos blok, yang diyakini bisa memberikan nutrisi pada tanaman selama dua tahun.

Joko Widodo mengatakan, penanaman pohon untuk pemulihan lingkungan di bekas-bekas tambang yang ada di provinsi Kalimantan Barat, yang nanti akan dilanjutkan di provinsi-provinsi lainnya.

Menurut Joko Widodo, lokasi penanaman pohon tersebut merupakan lahan bekas pertambangan emas tanpa izin, yang telah terlantar selama 30 tahun. Joko Widodo mengatakan, dengan penanaman pohon ini dapat memulihkan lingkungan di daerah tangkapan air (DTA) atau catchment area, khususnya daerah aliran sungai (DAS), baik Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi.

Menurut dia, wilayah hulu daerah aliran sungai di Kalimantan Barat mengalami kerusakan akibat pertambangan dan juga kerusakan hutan yang disebabkan aktivitas perkebunan.

“Kami harapkan ini akan dimulai juga di tempat-tempat yang lain, sehingga perbaikan lingkungan untuk bekas tambang betul-betul bisa dikerjakan dengan baik. Selain itu, kita akan membangun sebuah persemaian/nursery di lingkungan Sungai Kapuas dalam rangka penanaman kembali, rehabilitasi kembali hutan-hutan yang rusak,” bebernya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam laporan tertulisnya menyebut, wilayah hulu DAS Kapuas merupakan kawasan resapan air yang harus dilestarikan karena potensi penyimpanan air tahan sebagian besar berasal dari kawasan tersebut. “Jika kawasan ini rusak, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang,” ujar Menteri LHK.

DAS Kapuas membentang dari Kabupaten Kapuas Hulu sampai ke Kota Pontianak yang melintasi sejumlah kabupaten lainnya yakni Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Landak. Sejak tahun 2016, DAS Kapuas termasuk dalam target rencana strategis prioritas Kementerian LHK untuk dipulihkan daya dukungnya karena pertimbangan tingkat kekritisan lahan.

Selain itu, secara khusus Presiden juga telah menetapkan untuk dibangun satu unit persemaian secara luas untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Kalbar khususnya DTA Kapuas. Kapasitas bibit direncanakan untuk minimal 10 juta bibit per tahun.

“Bisa dilakukan dengan pola public-private partnerships dan inilah juga saat di mana swasta ikut secara langsung dalam tanggung jawab pemulihan lingkungan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabupaten Sintang dan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat terendam banjir berkepanjangan. Banjir terjadi di Sintang lebih dari empat pekan pada Oktober-November lalu. Banjir terjadi di 12 kecamatan. Selain merendam ribuan rumah penduduk, banjir juga yang menyebabkan ribuan orang terdampak dan ribuan orang di antaranya terpaksa harus mengungsi.

Terkait hal itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menjelaskan, sesuai arahan presiden dalam penanganan banjir, memang telah dirumuskan mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Pemasangan tanggul sementara berupa geotube dan geobag sendiri, merupakan bagian dari penanganan jangka pendek atau darurat.

“Ini (geobag dan geotube) disampaikan Presiden merupakan penanganan dalam kondisi darurat. Kemudian nanti akan ada penanganan jangka menengah dan panjang. Termasuk beberapa yang selama ini kami sampaikan misalnya terkait sedimentasi di muara dan lainnya,” katanya ketika diwawancarai usai mendampingi Kunker Presiden Jokowi.

Untuk mendukung penanganan jangka menengah dan jangka panjang, Midji sapaan karibnya mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah diminta presiden menyampaikan data-data pendukung. Seperti jumlah perusahaan sawit, jumlah konsesi lahan yang sudah ditanam dan yang belum serta data lainnya.

“Kemudian saya juga melaporkan terkait sedimentasi di muara (Sungai Kapuas) Kakap, Jungkat dan Kubu. Kami memiliki data, data tersebut harus disampaikan agar bisa menjadi pertimbangan dalam penanganan jangka panjang,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menyebut total luas lahan konsesi atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit di provinsi ini telah mencapai sekitar 3,2 juta hektare. Dari luasan tersebut yang sudah ditanami baru sekitar 1,9 juta hektare. Sehingga masih ada sekitar 1,3 juta hektare lahan yang belum ditanam.

Dari sana, kemudian ia mengusulkan ke presiden agar perusahaan-perusahaan perkebunan pemilik konsesi itu melakukan penyemaian bibit-bibit pohon. Untuk kemudian mendukung program pemerintah melakukan penghijauan lahan-lahan kritis.

“Pihak swasta melakukan persemaian, karena (masih ada) 1,3 juta lahan konsesi yang belum ditanami. Maka separuh dari jumlah tersebut harus ditanami (pohon) untuk penghijauan, jangan tanam sawit semua. Kalau tidak mau maka cabut saja (izin) konsesinya,” ujarnya.

Dalam hal ini, ia ingin pihak swasta yang menyediakan mulai dari bibit pohon hingga penyemaian. Termasuk juga penanamannya dilakukan oleh perusahaan di lokasi konsesi masing-masing yang dianggap kritis dan perlu penghijauan.

Program kolaborasi pemerintah dengan perusahaan perkebunan swasta itu diharapkan bisa memperbaiki DAS dan daerah tangkapan air yang diusulkan presiden. Sesuai dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang penanggulangan banjir di Kalbar.

Intinya, lanjut Midji, tetap harus disesuaikan pohon-pohon yang benar-benar cocok untuk ditanam di kawasan tertentu. “Saat ini kami sudah coba tanam beberapa jenis pohon buah seperti durian, alpokat, mangga dan lainnya (di beberapa kawasan). Untuk kemudian dilihat tanaman mana yang subur, jika durian subur dan pertumbuhannya bagus maka cocok ditanam durian, begitu juga dengan tanaman lainnya,” pungkasnya. (prokopim/LK1)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *