Komisi B Desak Pemkab Atasi Kelangkaan Sembako dan Infrastruktur
LensaKalbar – Tidak mudah bagi warga Indonesia untuk hidup di wilayah perbatasan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diperlukan perjuangan yang tidak gampang.
Akibatnya, ketersediaan bahan pokok bagi warga perbatasan Indonesia–Malaysia di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat menipis dan harganya mengalami kenaikan yang tidak wajar. Hal ini disebabkan jalan poros menuju perbatasan tersebut, rusak parah.
“Krisis sembako di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia ini karena kegawatdaruratan infrastruktur di wilayah itu,” kata Hikman Sudirman, Ketua Komisi B DPRD Sintang, Rabu (20/1/2021).
Karena itu, Hikman mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera mengambil langkah konkrit ketika melihat jeritan rakyat perbatasan saat ini. “Kita minta Pemkab membantu measyrakat perbatasan, khususnya di daerah ketungau. Selain persoalan sembako, infrastruktur juga harus dicarikan solusi, karena akses jalan poros disana sudah sangat rusak parah dan menghambat pendistribusian sembako,” tegasnya.
Sampai hari ini, kata Hikman, masyarakat kita masih menjerit dengan harga sembako. Misalnya gas LPG-3 Kg. Harganya sudah tembus Rp80 ribu pertabung.
“Gas LPG saja harganya sudah mencapai Rp80 ribu pertabung. Tentunya ini sangat berat bagi masyarakat perbatasan, karena mayoritas masyarakat disana pekerjaannya hanya berladang saja,” bebernya.
Hikman berharap pemerintah daerah dapat memastikan pasokan sembako di wilayah perbatasan itu mencukupi dan berjalan dengan aman, sehingga harganya dapat kembali normal.
“Kalau kita lihat saat ini harga sembako di wilayah perbatasan masih melambung tinggi,” pungkasnya. (Dex)
