LensaKalbar – Infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengungkapkan, dari standar minimal belanja infrastruktur yang diatur undang-undang (mandatory spending) sebesar 25 persen, Kabupaten Kubu Raya telah melampaui 34 persen.
“Jadi, kita mengutamakan infrastruktur di Kubu Raya ini karena sadar betul bahwa infrastruktur ini sangat-sangat luar biasa dibutuhkan. Jangankan Kubu Raya, di Jawa saja negara belum selesai membangun jalan dan jembatan. Apalagi di Kalimantan Barat khususnya Kubu Raya yang luasnya 700 ribu hektare,” tuturnya.
Terkait hal itu, Muda meminta kecamatan untuk tidak meragukan komitmen pemerintah kabupaten dalam membangun infrastruktur. Ia menyatakan pemerintah kabupaten sangat memahami kebutuhan akan infrastruktur di daerah.
“Jadi, kami sudah tahu. Kalau infrastruktur tidak usah diminta pasti dibangun kalau anggarannya ada. Karena memang pasti dibutuhkan,” ujarnya.
Namun ia menambahkan, perspektif tentang “keadilan” dalam pembangunan harus dipahami dengan benar. Sehingga tidak timbul salah persepsi terkait alokasi anggaran yang berbeda-beda antar-kecamatan.
Menurutnya, memahami alokasi anggaran harus melihat pada kebutuhan. “Kita harus lihat dari sisi kebutuhan. Misalnya Teluk Pakedai, tidak bisa hanya dilihat sebatas Teluk Pakedai. Karena menuju Teluk Pakedai harus melewati jalur Kecamatan Rasau atau Kecamatan Kakap. Jadi, kalau dibangun infrastruktur di Rasau atau di Kakap, itu juga untuk kepentingan Teluk Pakedai. Begitu cara memandang yang benar. Jadi semua ini dinamakan interkonektivitas, antarkecamatan dan antardesa,” terangnya.
Mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, Muda mengungkapkan pihaknya selalu melakukan survei lapangan yang kemudian dijadikan acuan. Yakni dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengalokasian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, menurutnya, selalu didasari atas survei dan prioritas pada kebutuhan yang mendesak.
“Jadi, dilihat keterdesakan yang paling tinggi. Nah, mengukur tingkat keterdesakan paling tinggi, yang dilihat adalah berapa banyak orang yang membutuhkan. Termasuk dalam pembangunan infrastruktur, berapa banyak manusia dan kendaraan yang lewat dan membutuhkan,” jelasnya.
Muda menegaskan, pemerintahannya bersama Wakil Bupati Sujiwo komit membangun Kubu Raya dengan perspektif skala prioritas kebutuhan dan pembangunan yang berkeadilan. Sebab menurutnya, secara historis Kubu Raya sejak dulu berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Sehingga masyarakat itu selalu mendambakan kehadiran pemerintah. Nah, kehadiran pemerintah itu ditandai dengan adanya pembangunan di seluruh titik penjuru Kubu Raya,” ucapnya.
Camat Teluk Pakedai, H.M. Yusuf, mengungkapkan, dari hasil rangkuman pra-musrenbang kecamatan, terdapat sebanyak 149 usulan kegiatan di tahun 2021 mendatang. Sebagian besar usulan masih didominasi tentang infrastruktur.
“Sebelum melaksanakan musrenbang desa, kami telah menerima daftar sementara kegiatan yang masuk di Teluk Pakedai, yaitu berkisar Rp 7 miiliar. Tapi ada data terbaru, ternyata kegiatan yang masuk Alhamdulillah sekitar Rp 20 miliar. Jadi, kita tidak usah mempersoalkan alokasi anggaran masing-masing kecamatan. Yang ada ini kita syukuri dulu sehingga nanti nikmat itu akan bertambah,” ajaknya. (LK-01/Rio)
