LensaKalbar – Pada Pilkada Serentak 2018 lalu, Polda Kalbar mengaku telah menangani 9 kasus provokasi dan hoax. Untuk itu, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono meminta seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Kalbar agar bijak bermedia sosial dan menyaring konten sebelum disebarluaskan.
“Kita di Kalbar memiliki pengalaman terkait dengan berita dimedsos yang bernuansa hoax. Buktinya, ada 9 yang sudah diproses pada saat Pilkada dan sekarang sedang berproses diperadilan,” ungkap Kapolda Kalbar, saat menghadiri Deklarasi Damai Pemilu 2019, Minggu (23/09/2018) di taman Alun-alun Kapuas.
Olehkarenanya, Kapolda mengajak masyarakat warganet dan seluruh elemen bijak dalam bermedsos maupun berkampanye, karena pihaknya akan memantau dan mendeteksi keberadaan para penyebar konten hasutan maupun hoax.
“Tentunya menjadi suatu pengalaman bagi warga kita semua untuk benar-benar hati-hati dalam bermedsos. Apalagi yang sifatnya memprovokasi ataupun memfitnah sama sekali tidak boleh. Jangankan bermedsos, dalam hubungan interaksi sosial sudah ada nilai atau norma agama dan adat yang tidak boleh, apalagi dimedsos ada bukti dan kami ada alat untuk melacaknya,” tegasnya.
Kemudian, Kapolda juga mengaku telah melakukan pemetaan dan mendeteksi dini terkait titik-titik rawan di Pilkada lalu.
“Tentunya kita sudah punya pengalaman di 2014 dulu dan Pilkada serentak 2018 baru-baru ini. Berkaca pada pengalaman tersebut kita bersama stakeholder dan komponen masyarakat dapat memastikan semua kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga program pembangunan dapat kita kawal,” katanya.
Untuk itu, tambah Kapolda, pada pengamanan Pileg dan Pilpres 2019, Polda Kalbar bersama TNI telah menyiapkan sekitar 11 ribu personel. “Untuk 2019 kami siapkan sekitar 11 ribu personel TNI/Polri. Mereka menyebar di 14 Kabupaten/Kota dan 16 ribu TPS. Bahkan sudah dibagi pola pengamanannya, yang meliputi TPS Aman, TPS rawan 1, TPS rawan 2, dan TPS rawan 3 atau tempat khusus lainnya,” tutupnya. (Nrt)
