LensaKalbar – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI akan mencabut moratorium (penghentian sementara) penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Perekrutan abdi negara ini akan dimulai setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018.
“Saya minta seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang berdoa, semoga perekrutan CASN ini benar-benar terealisasi. Bukan hanya untuk menyenangkan atau karena ini tahun politik sehingga mempunyai kepentingan lain,” kata Anggota DPRD Sintang, Anton Isdianto, kemarin.
Anton juga berharap masyarakat Kabupaten Sintang mendoakan agar Tuhan menggerakkan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk merekrut CASN bukan hanya pada tahun ini, tetapi setiap tahun.
“Karena anak-anak kita, masyarakat di Sintang, setiap tahun banyak yang jadi Sarjana, tetapi tidak ditampung negara,” katanya.
Rencana perekrutan CASN pada tahun politik ini memang “mencurigakan”, tetapi Anton berharap, masyarakat Sintang jangan memperhatikan hal tersebut apakah memiliki kepentingan politik atau tidak.
“Kita sambut ini (perekrutan CASN-red) sebagai suatu berkat,” ucapnya.
Seperti diketahui, KemenPAN-RB saat ini sedang memperhitungkan kebutuhan ASN dan kemampuan keuangan negara. Hal ini tentunya menyangkut kuota di setiap provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia.
Menurut Anton, setiap daerah hampir setiap tahun mengusulkan kebutuhan ASN ke Pempus.
“Jadi tidak ada alasan kalau kuota sedikit atau seberapa itu karena kesalahan daerah,” jelasnya.
Dia menambahkan, selama ini daerah, terutama Kabupaten Sintang sangat gencar mengusulkan kebutuhan ASN di daerah masing-masing. Hanya selama ini tidak pernah ditanggapi Pempus.
“Moratorium pun tidak jelas kapan selesainya,” ucap Anton.
Saat ini, Pempus sudah menyampaikan akan merekrut CASN pada tahun ini. Hendaknya kuota yang dialokasikan sebanyak-banyaknya.
“Data-data dari daerah itu sudah ada di sana kok (Pempus-red), setiap tahun disampaikan,” tegasnya.
Lantaran sudah cukup lama moratorium, menurut Anton, sekarang rekutrlah sebanyak-banyaknya. Terutama pada sektor-sektor yang paling mendesak, seperti tenaga guru, kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan dan agama.
“Tolonglah perhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau mau pendidikan di Kabupaten Sintang ini baik, pelayanan kesehatannya baik, angkatlah sebanyak-banyaknya, kasihlah kuota sebanyak-banyak untuk daerah, jangan hanya di kementerian yang banyak,” pinta Anton.
Selama ini, ungkap Anton, perekrutan CASN hanya untuk Kementerian, sementara daerah tidak pernah lantaran moratorium.
“Padahal Kementerian mengurus apa. Ini tidak adil. Daerah kok tidak pernah dikasih,” ujarnya.
Apalagi bila mengingat pengangkatan CASN dari Guru Garis Depan (GGD) beberapa waktu lalu. Perekrutannya dilakukan Pempus.
“Ini kan aneh. Akibatnya, menimbulkan kecemburuan sosial dan merugikan anak daerah. Seperti ini bukan solusi,” papar Anton.
Kalau memang perekrutan CASN benar-benar dilakukan tahun ini, Anton berharap Pempus jangan terlalu otoriter, apalagi dihembuskan hanya karena ada kepentingan politik tertentu.
“Maksud Saya, mudahkanlah anak-anak daerah untuk mengabdi di daerah mereka. Jangan masukkan dari pulau lain,” ucapnya.
Memasukkan ASN daerah atau pulau lain, menurut Anton, merupakan perbuatan yang melukai anak daerah, dan sangat naif.
“Supaya penerimaan ini objektif, jangan tersentral di pusat,” pintanya.
Penerimaan yang sentralisasi, tambah dia, rentan terhadap ketidakobjektifan dalam perekrutan CASN. Kendati menggunakan sistem komputer, tetap saja bisa dimanipulasi.
“Omong kosong kalau tidak bisa dimanipulasi. Karena komputer itu sistem yang dipegang oleh manusia, bukan Tuhan yang memegangnya,” tutup Anton. (Dex)