LensaKalbar – Kendati banyak kemajuan di berbagai sektor pembangunan, masih terdapat beberapa aspek pelayanan hak dasar masyarakat yang mesti ditingkatkan. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
Untuk bidang pendidikan, menurut Ketua Komisi C DPRD Kalbar, Harimaturida, masih terdapat “diskriminasi”. Masih banyak sekolah–baik negeri maupun swasta–di daerah pinggiran yang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Ini yang memicu masih adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan tingginya angka pengangguran, dengan kesempatan kerja yang diberikan perusahaan,” kata Herimaturida, Selasa (8/5).
Kurangnya perhatian pemerintah, jelas Herimaturida, menyebabkan para peserta didik tidak siap terjun ke dunia usaha. Padahal, anak-anak itu juga mesti dididik untuk berwiraswasta dan membuka lapangan pekerjaan. Bukan melulu dididik harus jadi pegawai setelah lulus.
Sementara untuk bidang kesehatan, ungkap Herimaturida, masih banyak warga yang mengeluhkan lemahnya pelayanan.
“Pelayanan kesehatan dinilai kurang bersabat dengan warga kurang mampu,” katanya.
Memang pelayanan kesehatan sudah mengalami perubahan dengan dibukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 24 Jam, dan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun belum semua masyarakat dapat menikmatinya.
Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, lanjut Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, masih banyak perusahaan di Kabupaten Sintang yang belum membayar karyawannya dengan upah yang layak atau sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Ini belum termasuk masalah karyawan yang di-PHK dan belum menerima hak-haknya,” kata Herimaturida.
Permasalahan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan ini, Herimaturida dapat dari keluhan dan aspirasi yang disampaikan warga terhadapnya. Semuanya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama.
“Perlu terus diperjuangkan, agar hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain-lain itu bisa terus ditingkatkan,” tegas Herimaturida. (Dex)