LensaKalbar – Seluruh Bupati/Wali Kota di Kalbar diminta selalu berhati-hati dalam mengelola anggaran, baik dari APBD maupun APBN. Jangan sampai terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya berharap, tidak ada seorangpun pejabat daerah di Provinsi Kalbar yang terjerat tindak pidana korupsi,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji, kemarin.
Coba lihat di media massa, kata Doddy, KPK melakukan proses hukum terhadap para pejabat daerah yang terindikasi melakukan praktik tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan.
Berkaca dari kejadian tersebut, Doddy tidak ingin ada pejabat dan kepala daerah di Kalbar yang di-OTT KPK.
“Makanya hari ini, kita bersama KPK melakukan penandatanganan sebagai bentuk komitmen pemberantasan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan 14 kabupaten/kota,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Doddy memastikan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Di antaranya dengan menerbitkan beberapa produk hukum seperti Peraturan Gubernur dan lainnya. (Nrt)