LensaKalbar – Kompak. Bupati Sintang, Jarot Winarno beserta wakilnya, Askiman, mengumpulkan seluruh jajarannya di Pendopo. Mulai dari Kepala Dinas, Badan, Kantor, termasuk pula Kabag, Kasubbag, Kasi hingga staf teknis.
Hal yang tidak biasa ini dilakukan ini, berlangsung Senin (15/01/2018) sekitar pukul 09.00. Setelah disimak secara seksama, ternyata pertemuan “besar” ini untuk mendengarkan Laporan Evaluasi dan Pelaksanakan APBD 2017 serta persiapan pelaksanaan APBD 2018
Ketika memulai pertemuan tersebut, Bupati Jarot meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sintang, memaparkan hasil dan perencanaan kerja tahun ini.
Kepala Bappeda Sintang, Kartiyus pun menjelaskan, hingga saat ini, masyarakat Kabupaten Sintang yang menikmati sarana air bersih baru sekitar 19 persen.
“Sisanya belum,” ungkapnya.
Kemudian, berdasarkan data Bappeda, masyarakat yang sudah menikmati aliran listrik baru mencapai 50 persen.
“Artinya, ada beberapa OPD yang tidak tuntas melaksanakan kegiatan pada 2017. Saya berharap bisa menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun ini,” kata Kartiyus.
Baca: Masyarakat Kayan, Perhatikan Pesan Askiman Ini…
Mulai tahun ini, tambah dia, sesuai komitmen Nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang akan melaksanakan e-Tunai, yang mana semua transaksi sudah dilakukan secara transfer ke rekening.
“Termasuk untuk perjalanan dinas,” ungkap Kartiyus.
Untuk jajaran Pemkab Sintang, kata Kartiyus, sesuai edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak boleh melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri. Artinya, cukup ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar saja.
“Kalau tidak tuntas, baru bisa ke Kemendagri, dengan didampingi pejabat Pemprov Kalbar,” jelasnya.
Selanjutnya, Bupati Jarot mengingatkan, agar gagal kontrak pada 2017 jangan sampai terulang kembali.
“Kita harus belajar dari kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan APBD 2017. Saya ingatkan, per 21 Juli 2018, seluruh lelang proyek harus sudah selesai. Dan untuk proyek yang di danai APBN, akhir Januari 2018 ini harus sudah ada yang dilelang. Untuk itu, segera lengkapi administrasinya,” tegasnya.
Selain itu, Jarot meminta seluruh jajarannya mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk mengurangi kemiskinan.
“OPD harus sering turun ke lapangan. Sering-sering ikut Saya dan Pak Wakil kunjungan kerja ke kampung-kampung. Sehingga bisa menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Pensil yang paling tumpul jauh lebih tajam dari pada ingatan otak manusia. Kita juga harus mempercepat program listrik masuk desa untuk memberikan rasa merdeka,” paparnya.
Kemudian, Jarot meminta OPD untuk tidak mengesampingkan hilirisasi produk. Melainkan harus didorong. Misalnya, produk industri kecil masyarakat, kalau bisa masuk ke toko modern.
Baca: Jarot : Jempol untuk Merti Guna
“Investor yang mau membangun pabrik, harus kita sambut dengan baik. Karena akan meningkatkan nilai guna barang, serta menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
“Saya juga mohon dukungan dari OPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang akan adanya even besar di Sintang seperti pelaksanaan Porprov Kalbar, Festival dan Investasi Bukit Kelam, MTQ Kabupaten Sintang dan Hari Jadi Kota Sintang. Efek dan manfaatnya sangat banyak bagi kita. Saya juga minta mulai 2018 ini seluruh perizinan hanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” papar Jarot.
Dia juga mengingatkan, tidak lama lagi akan dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2019, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga kabupaten.
“Ini yang menjadi pedoman dan patokan dalam menyusun rencana kegiatan, yakni penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur dasar, sanitasi, optimalisasi air bersih dan peningkatan energi baru terbarukan. Jadi semua program dan kegiatan 2019 nanti kita arahkan untuk menurunkan angka kemiskinan,” terang Jarot.
Sementara, Wakil Bupati Sintang, Askiman meminta semua OPD untuk fokus pada tugas pokok masing-masing. “Segera bekerja mempersiapkan administrasi pelaksanaan lelang proyek. OPD juga harus memperkuat pengawasan internal. Saat Musrenbang nanti, mulai dari Pemerintahan Desa dengan ADD sampai Pemkab Sintang dengan APBD-nya, harus diarahkan untuk upaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan,” pesannya. (Dex)
Baca Juga :
Program Satu Harga Ringankan Beban Masyarakat
Dilantik di Rumah Radakng, Denia Sebut Ketum BPP HIPMI Bakal Hadir
