LensaKalbar – Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadri menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus lebih selektif. Dalam proses rekrutmen tenaga kontrak dan honorer di jajaran pemerintahan.
“Rekrutmen tenaga kontrak dan honorer harus lebih selektif dan sesuai dengan jurusan yang bersangkutan. Jangan mentang-mentang kerabat dan sebagainya lalu diluluskan. Itu tidak profesional,”tegas Kadri di Gedung Parlemen Kalbar, Kamis (9/11).
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu ini berharap ke depan proses rekrutmen tenaga kontrak dan honorer harus lebih transparan serta profesional.
“Itu penting supaya kinerja pemerintah betul-betul terbantukan melalui keberadaan tenaga kontrak maupun honorer,” ulasnya.
Sejauh ini, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, diketahui banyak tenaga kontrak dan honorer yang tidak sesuai dengan jurusan serta pendidikan mereka yang belum strata. Mulai dari diploma maupun sarjana.
“Saya lihat memang banyak tenaga kontrak dan honorer yang tak sesuai dengan jurusan. Pendidikan mereka juga bukan strata. Baik hanya D3 maupun S1. Sehingga kualitas tenaga kontrak dan honorer menjadi tak maksimal serta tak sesuai dengan ilmunya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kadri mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak dan honorer di masa mendatang.
“Paling tidak gaji mereka harus sesuai dengan UMP di daerahnya masing-masing. Kalau di bawah UMP maka tak sesuai dengan beban kerja mereka. Karena sebagai tenaga kontrak dan honorer di jajaran pemerintahan tugas mereka cukup berat,” ujarnya. (Nrt)
